tv togel asia: Bawaslu RI: Panwaslu Pilkada 2024 boleh sombong saat menegakkan aturan
wakeboardatlanta.com - Headline Terkini Hari Ini | Berita Politik, Ekonomi, dan Hiburan: 2024-10-30 21:31:58 Penulis: tv togel asia: Bawaslu RI: Panwaslu Pilkada 2024 boleh sombong saat menegakkan aturan Komentar
tv togel asia Pilkada 2024Bawaslu RI: Panwaslu Pilkada 2024 boleh sombong saat menegakkan aturanMinggu, 6 Oktober
situs togel hadiah full 。
Pilkada 2024
Bawaslu RI: Panwaslu Pilkada 2024 boleh sombong saat menegakkan aturan
- Minggu,tv togel asia 6 Oktober 2024 14:50 WIB
Sebab yang kita kerjakan berdasarkan perintah Undang-Undang. Apalagi, ini kesempatan kita memberitahukan calon kepala daerah tentang aturan dan moralJakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono mengatakan bahwa pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Pilkada 2024 boleh sombong saat menegakkan aturan.
Oleh sebab itu, dia meminta Panwaslu Pilkada 2024 di setiap desa, kelurahan, distrik, kecamatan, hingga pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) untuk gagah dan berani dalam menegakkan aturan.
"Sebab yang kita kerjakan berdasarkan perintah Undang-Undang. Apalagi, ini kesempatan kita memberitahukan calon kepala daerah tentang aturan dan moral," kata Totok dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, jika selama menjadi pengawas bersikap berani dan tegas, maka kinerja tersebut akan menjadi cerita yang membanggakan.
Baca juga: Bawaslu: Kampanye kotak kosong boleh asal tak pakai fasilitas negara
Baca juga: Bawaslu telah upayakan 141.008 pencegahan selama Pemilu 2024
Meskipun demikian, Totok meminta penegakan aturan tersebut dilakukan sesuai dengan kearifan lokal yang ada.
Sementara itu, dia mengingatkan agar pengawas ad hoc dapat saling berkoordinasi bila membutuhkan bantuan.
"Jika menemukan kendala atau hambatan, silakan berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai jenjang-nya. Misalnya, Panwas distrik menemukan kendala silakan koordinasikan dengan Bawaslu kabupaten/kota," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pengawas ad hoc dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama saat membutuhkan bantuan.
"Misalnya, jika ditemukan pelanggaran alat peraga kampanye, dapat minta bantuan ke instansi terkait. Atas nama Undang-Undang mohon bantuan untuk melakukan penertiban atau jika ada kampanye sampai larut malam bisa minta tolong kepada kepolisian setempat," jelasnya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
580 Anggota DPR dan 152 Anggota DPD akan dilantik hari ini
580 Anggota DPR dan 152 Anggota DPD akan dilantik hari iniSelasa, 1 Oktober 2024 07:09 WIBKapolres M2024-10-30Sumut amankan satu medali emas karate nomor kumite
PON Aceh Sumut 2024Sumut amankan satu medali emas karate nomor kumite -84 kg putraSenin, 16 Septembe2024-10-30PGI Bali siapkan pegolf sejak usia dini sebelum berlaga di PON
PON Aceh Sumut 2024PGI Bali siapkan pegolf sejak usia dini sebelum berlaga di PONSenin, 16 September2024-10-30Layar sempat terbalik, Kaltim rengkuh emas internasional 420 putri
PON Aceh Sumut 2024Layar sempat terbalik, Kaltim rengkuh emas internasional 420 putriSenin, 16 Septe2024-10-30Wantimpres: Perlu generasi muda terampil untuk Indonesia Emas
Wantimpres: Perlu generasi muda terampil untuk Indonesia EmasSelasa, 1 Oktober 2024 09:52 WIBSuasana2024-10-30Atlet panjat tebing Widia Fujiyanti isyaratkan rehat usai PON XXI
PON Aceh Sumut 2024Atlet panjat tebing Widia Fujiyanti isyaratkan rehat usai PON XXISenin, 16 Septem2024-10-30
Komentar