pemutaran sydney: Cak Imin apresiasi Fraksi PKB perjuangkan pemulihan nama baik Gus Dur
wakeboardatlanta.com - Headline Terkini Hari Ini | Berita Politik, Ekonomi, dan Hiburan: 2024-10-30 19:29:30 Penulis: pemutaran sydney: Cak Imin apresiasi Fraksi PKB perjuangkan pemulihan nama baik Gus Dur Komentar
pemutaran sydney Cak Imin apresiasi Fraksi PKB perjuangkan pemulihan nama baik Gus DurRabu, 25 September 2024 22:08 W
ke sgp hari ini 。
Cak Imin apresiasi Fraksi PKB perjuangkan pemulihan nama baik Gus Dur
- Rabu,pemutaran sydney 25 September 2024 22:08 WIB
Ketetapan MPR nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi.Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengapresiasi fraksi partainya di DPR RI dan MPR RI yang memperjuangkan pemulihan nama baik mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Pemulihan tersebut dengan mencabut Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.
"Ya tentu pencabutan TAP MPR RI Nomor II/MPR/2001 sangat tepat. Malah seharusnya sudah dari dahulu itu diputuskan. Saya apresiasi kerja keras sahabat-sahabat Fraksi PKB di DPR dan MPR yang sejak lama memperjuangkan itu. Alhamdulillah, hari ini terwujud," kata Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut Cak Imin, Gus Dur adalah sosok yang sangat layak mendapat predikat sebagai Guru Bangsa sebab telah meletakkan fondasi pluralisme, toleransi, serta hubungan antara agama dan negara.
"Saya dan kita semua tahu siapa Gus Dur, bagaimana beliau semasa hidup sudah meletakkan fondasi pluralisme, menegakkan rule of law. Itu mengapa beliau sangat layak kita sebut sebagai Guru Bangsa, bukan malah dicap inkonstitusional," ujarnya.
Oleh sebab itu, dia menyambut baik keputusan MPR RI yang resmi mencabut TAP MPR tersebut.
"Alhamdulillah, ini adalah keputusan yang kita tunggu-tunggu sejak dahulu, bagaimana Gus Dur sebagai presiden ke-4 RI memang benar-benar konstitusional," katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) secara resmi mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 dalam dalam Sidang Paripurna Akhir MPR RI Masa Jabatan Periode 2019—2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Bamsoet mengatakan bahwa keputusan itu menindaklanjuti surat usulan dari Fraksi PKB, dan secara resmi diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR pada 2 hari sebelumnya, yakni Senin (23/9).
"Pimpinan MPR menegaskan Ketetapan MPR nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," kata Bamsoet.
Baca juga: Pimpinan MPR dorong Soeharto dan Gus Dur diberi gelar pahlawan
Baca juga: Cak Imin: Pemulihan nama baik kuatkan argumen Gus Dur jadi pahlawan
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
Nurdin Halid sebut anggota DPR bertanggung jawab jaga nilai Pancasila
Nurdin Halid sebut anggota DPR bertanggung jawab jaga nilai PancasilaMinggu, 29 September 2024 16:222024-10-3010 tahun kepemimpinan Jokowi: Capaian yang patut dilanjutkan
10 Tahun Jokowi10 tahun kepemimpinan Jokowi: Capaian yang patut dilanjutkanOleh Rangga Pandu Asmara2024-10-30Bawaslu RI susun buku saku bagi PTPS untuk mengawasi Pilkada 2024
Pilkada 2024Bawaslu RI susun buku saku bagi PTPS untuk mengawasi Pilkada 2024Minggu, 6 Oktober 20242024-10-30Istana jelaskan video viral terkait Jokowi dan Try Sutrisno
Istana jelaskan video viral terkait Jokowi dan Try SutrisnoSenin, 7 Oktober 2024 15:06 WIBPresiden J2024-10-30Menpan RB: Proses Indonesia masuk OECD adalah momentum luar biasa
Menpan RB: Proses Indonesia masuk OECD adalah momentum luar biasaJumat, 4 Oktober 2024 18:46 WIBMent2024-10-30Sekjen akui 45 persen rumah dinas Anggota DPR masih layak huni
Sekjen akui 45 persen rumah dinas Anggota DPR masih layak huniSenin, 7 Oktober 2024 17:43 WIBSeorang2024-10-30
Komentar